- UU_11_2010_CAGAR BUDAYA.pdf
- UU_13_2010_HOLTIKULTURA.pdf
- UU_17_2008_PELAYARAN.pdf
- UU_18_2009_PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.pdf
- UU_19_2009_TENTANG PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN).pdf
- UU_1_2004_PERBENDAHARAAN NEGARA.pdf
- UU_1_2010_PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008.pdf
- UU_20_1997_PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.pdf
- UU_24_2007_PENANGGULANGAN BENCANA.pdf
- UU_25_2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK.pdf
- UU_39_2008_KEMENTERIAN NEGARA.pdf
- UU_41_1996_KEHUTANAN.pdf
- UU_4_1984_WABAH PENYAKIT MENULAR.pdf
- UU_4_2010_TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009.pdf
- UU_5_1990_TENTANG KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA.pdf
- UU_5_2010_ PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI.pdf
- UU_7_1996_TENTANG PANGAN.pdf
- UU_7_2010_ PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN DAN BELANJA 2009 NEGARA.pdf
Kunjungi : e-Legislasi Badan Karantina Pertanian kumpulan regulasi perkarantinaan
Pengunjung hari ini 
Total pengunjung 
Pengunjung Online 
